Ilustrasi : Murid dan gedung SDN Layang di Kota Makassar Sulsel (foto Ist)
BANYAK KASUS PROYEK INPRES YANG DIGAGAS PRESIDEN SOEHARTO, TAPI DIKORUPSI OLEH PEJABAT DAERAH. DI SULSEL DIBONGKAR OLEH KAJATI ERA ALMARHUM BAHARUDDIN LOPA – Catatan Nur Terbit
Ada teman mantan wartawan yang pernah aktif meliput di era 1980-an, mengirim video YouTube ke grup WhatsApp Mantan Wartawan Harian Terbit.
Kiriman video YouTube ini, langsung menjadi perhatian anggota grup WA. Ada sejarahwan dan budayawan Dr Anhar Gonggong yang tampil sebagai narasumber di video tersebut.
Isi videonya sendiri membahas tentang keberhasilan Presiden RI Soeharto, yang dianggap berhasil memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program andalannya membangun Sekolah Dasar (SD) Inpres – Instruksi Presiden.
Pak Harto ketika itu kemudian memerintahkan keseluruh gubernur dan bupati/walikota melalui Menteri Dalam Negeri, agar gedung SD Inpres dibangun di daerah – daerah. Dari desa – desa hingga pelosok kampung, bahkan ada yang dibangun sampai di kaki gunung.
“Nih dia….Pak Haro membangun Indonesia dari kebangkrutan, berjasa membangun dunia pendidikan. Tapi bekas mantunya justeru kebalikannya. Malah membuat Indonesia bangkrut, huhuhu…,” tulis teman itu.
BAGAIMANA DI DAERAH?
Saya yang berlatarbelakang wartawan, langsung merespon sesuai pengalaman saya di lapangan “mengendus” tingkah – laku para koruptor di daerah, khususnya di daerah “operasi” saya di Sulawesi Selatan, sekaligus kampung halaman saya sendiri 🥱
“Betul itu. Tapi ada juga cerita soal SD Inpres yang digagas era Presiden Soeharto di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang macet karena anggarannya banyak dikorupsi oknum pejabat. Anggarannya sudah cair tapi bangunannya fiktif,” kata saya.
Ketika itu saya masih koresponden surat kabar sore Harian Terbit (Pos Kota Grup) di Kota Makassar era 1980-1984, kami wartawan pernah diajak oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, almarhum Baharuddin Lopa, turun meninjau pembangunan SD Inpres di pelosok desa di beberapa kabupaten di Sulsel.
Fakta yang ditemukan oleh Pak Lopa, sapaan akrab Kajati Baharuddin Lopa, pria kelahiran tanah Mandar ini justeru jauh berbeda dengan laporan pejabat di daerah.
Yang terjadi di lapangan adalah banyak daerah kabupaten di Sulsel, pembangunan sekolahnya tapi fiktif.
Artinya, laporan tentang pembangunan gedung SD Inpres di memang ada, di atas kertas. Tapi faktanya bangunan tidak ada. Fiktif. Laporan ABS – Asal Bapak Senang.
Ini terjadi terutama di kabupaten/kota yang daerahnya berada di pegunungan. bahkan ada gedung sekolah disegel oleh pemilik lahan karena terjadi sengket. Ini karena tanah mereka belum dibayar tapi sudah dibangun gedung sekolah. Beritanya DI SINI
Ada pembangunan SD Inpres yang dilaporkan sudah rampung, tapi ketika ditinjaun sekolahnya ke lokasi, eh…bangunan SD Inpresnya tidak ada.
“Dananya dikorupsi. Pimpronya ditangkap. Salah satunya kasus SD Inpres di Kabupaten Maros”
Itu kata seorang teman wartawan mengingatkan. Kami para wartawan memang meliput dan mengikuti semua proses hukumnya.
Mulai pemeriksaan oknum pejabat yang terlibat dan diterapkan sebagai tersangka di kepolisian hingga sidangnya digelar di pengadilan.
KASUS PROYEK REBOISASI
Bukan hanya itu. Proyek fiktif juga terjadi untuk program reboisasi (penghijauan) di sejumlah daerah di Provinsi Sulsel.
Bukit dan pegunungan tetap gundul dan gersang, padahal anggaran miliaran untuk membeli tanaman sudah digelontorkan. Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Kanwil Kehutanan dan Pertanian pun ditangkap.
“Ada juga pembangunan Koperasi Unit Desa (KUD), nasibnya pun sama. Dananya ditilep, bangunan tidak ada,” kata Kajati Sulsel, almarhum Baharuddin Lopa dalam satu acara jumpa pers.
Maka ketika Pak Lopa jadi Kajati Sulsel — kemudian belakangan diangkat jadi Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung), banyak akhirnya pejabat daerah, kanwil, bahkan lurah, camat hingga bupati masuk penjara. Tidak ketinggalan mafia (calo) tanah ikut dibui.
WARTAWAN PANEN BERITA
Sebagai wartawan daerah ketika itu, semua sibuk termasuk saya. Sibuk menulis berita dan mengambil gambar di lokasi proyek yang kebanyakan fiktif tersebut.
Meliput beritanya mulai dari pengungkapan kasus oleh Kejaksaan, penetapan tersangka oleh Kepolisian hingga sidang para terdakwa di Pengadilan Negeri di Kota Makassar dan di pengadilan yang ada di daerah kabupaten/kota.
Semua kasus tersebut, kemudian menjadi laporan kami para wartawan setiap hari dari Makassar untuk dimuat di surat kabar masing-masing.
“Kami para wartawan benar-benar panen berita kasus korupsi proyek inpres” 😀
Saya sebagai koresponden Harian Terbit di Sulawesi Selatan, juga tidak kalah sibuknya. Mengirim laporan berupa naskah berita kepada tim redaksi di Jakarta, untuk dimuat dan dibaca oleh masyarakat seluruh Indonesia, terutama rakyat di Sulsel ketika itu.
Demikian tulisan saya kali ini tentang SD Inpres program pemerintah di era Presiden Soeharto. Semoga bermanfaat.
Salam : Nur Terbit
* Tulisan ini sudah bagian kesepuluh (ke-10), edisi Kamis 27 Agustus 2026, menulis setiap hari selama sebulan penuh di Blog Hari Kemerdekaan RI ke-81 “Menulis untuk Indonesia, Menginspirasi Negeri”, yang diadakan oleh Om Jay, Guru Blogger Indonesia).
#nurterbit #korespondendaerah #suratkabarsore #harianterbit #poskotagroup #kasussdinpres Cerita Nur Terbit Wartawan Bangkotan CATATAN NUR TERBIT Wartawan Horor Komedi
Sumber video :
Channel YouTube: @manopotamba
