Selesai menonton video Ibu Risma, Walikota Surabaya bersama Aiman dari Kompas TV, saya baru sadar. Begitu amburadulnya pengelolaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk versi elektrik) ini.
Dalam liputan video tersebut, nampak wajah serius wanita perkasa kader Partai Demokrsi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini. Beliau rupanya lagi sidak — inspeksi mendadak — ke salah satu kantor anak buahnya. Dinas Dukcapil, atau Kependudukan dan Catatan Sipil.
Ibu Risma sampai marah-marah melihat kerja petugas Dukcapil. Saya hanya bisa tersenyum kecut mengikuti liputan video itu.
Jadi ingat pengalaman saya dan putri saya soal e-KTP. Kasusnya tidak sama dengan Ibu Risma, tapi beda-beda tipis dengan yang saya alami.
Putri bungsu saya dari Bekasi kuliah di Makassar & KTP ikut dipindahkan. Setelah wisuda, KTP balik dipindahkan lagi ke Kota Bekasi.
Mutasi e-KTP baru sempat diurus sekarang untuk persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di Dukcapil Kota Bekasi meski sudah sistem online, ternyata tetap tidak bisa memproses dengan cepat.
Kenapa?
Ya, karena sistem”IT” (Information Technology/Teknologi Informasi) dimatikan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sampai sebulan menunggu, dan bahkan menyurat ke Dukcapil Kota Makassar. Menanyakan apa kendalanya. Tapi surat saya tidak direspon. Juga telepon saya tidak diangkat.
Belakangan, saya baru tahu apa penyebabnya mengurus mutasi e-KTP koq ribet banget. Itu setelah saya baca berita online di internet.
Rupanya, jaringan IT Dukcapil Kota Makassar dimatikan langsung dari Jakarta via Dirjen Dukcapil Kemendagri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri).
Hal ini, menurut informasi dari Dukcapil Kota Makassar, gara-gara Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar dianggap bertindak telah melampaui kewenangannya memutasi Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Kota Makassar.
Tindakan mutasi yang menurut informasi, adalah inisiatif sendiri dari Wali Kota ini, membuat marah Dirjen Dukcapil. Jaringan IT Kependudukan untuk seluruh Makassar dimatikan. Nyaris tidak ada pelayanan publik. Terhenti total.
Jadi lucu, gara-gara Plt Wali Kota Makassar main mutasi Kepala Dinas Dukcapil, pejabat Kemendagri di Jakarta marah. Lalu, sistim online dimatikan untuk seluruh Makassar.
Saya dan anak saya, juga Dukcapil Bekasi, akhirnya kesulitan buka akses internet ke Makassar. Layanan kependudukan pun lumpuh. Rakyat akhirnya yang jadi korban.
Oh e-KTP…apakah ini gara-gara proyek e-KTP dikorupsi sehingga rakyat di bawah menderita? Entahlah.
Saya juga tak tahu. Kalau kalian mau tahu kenapa? Ya pergilah ke musisi dan penyanyi Ebit G Ade. Biar dia yang bertanya pada “rumput yang bergoyang”.
Hanya merekalah yang bisa menjawab. Hahaha….
Jakarta 13122019
Nur Terbit
